Kurang Gizi, Balita 2 Tahun Hanya Berbobot 6,8 Kg

TULUNGAGUNG – Akibat tak mendapatkan asupan gizi yang cukup, seorang balita berusia 2 tahun mengalami gejala kurang gizi. Berat badan (bb) putera pasangan Supani (44) dan Sri Wahyuni (29), warga Dusun Sumbersari, Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru, hanya berbobot 6,8 Kg. Selain kondisi ini dibawah rata-rata anak seusianya, balita malang itu juga mengalami penghambatan pertumbuhan.

Dituturkan Sri, ibu korban, kondisi Adam Tugilang mengalami gejala kekurangan gizi sekitar 1 tahun lalu. Dirinya mengaku, tak memberikan Air Susu Ibu (ASI), kepada Adam lantaran ia telah melahirkan anak kelimanya, yang kini telah berusia 3 bulan. Akibat tak mendapatkan ASI, kondisinya semakin parah.

“Memang pas dia (Adam) punya adik lagi, saya tak memberikan susu lagi. Ya hanya minum susu kalengan dan makan seadanya mas. Tapi kalau adiknya, kini ada yang bantu merawatnya (diadopsi, red),” jelas Sri, Rabu (04/03).

Lanjut Sri, penghambatan pertumbuhan yang dialami anak keempatnya itu, mengakibatkan anaknya belum dapat berkomunikasi dengan baik. Si anak yang hanya tertawa itu hanya dapat melakukan duduk, dan belum dapat merangkat. Padahal, anak-anak seusianya sudah dapat berdiri, atau malah berjalan.

Dengan hanya bekerja sebagai penarik becak dan buruh penjaga sawah, Supani hanya mendapatkan penghasilan antara Rp 10 hingga Rp 15 ribu. Jelas dirinya mengakui, uang hasil jerih payahnya itu belum mencukupi biaya hidup, seperti makan maupun menyekolahkan anaknya. Namun, kondisi ini sedikit terbantu, ketika Bupati Tulungagung Ir. Heru Tjahjono, MM, Selasa (03/03) menyambangi dan memberikan bantuan sembako,s erta beberapa dus susu balita.

Terpisah, kabar keberadaan anak yang mengalami kekurangan gizi yang sempat mencuat kepublik akhir-akhir ini, kontan mendapatkan reaksi keras dari kalangan dewan. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, Suprapto menilai, Pemkab melalui Dinas Kesehatan, seharusnya memperhatikan kondisi dan keberadaan anak, agar terhindar dari kasus gizi buruk.

“Tapi untungnya ini hanya kasuistik, dan bukan endemis. Dalam kondisi ini, Dinas Kesehatan seharusnya bertanggungjawab,” jelas Suprapto, saat ditemui di sela-sela rapat sosialisasi di KPU Tulungagung, Rabu (04/03).

Untuk meminimalisir terjadinya kasus, kata Suprapto, Dinkes dapat memberikan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat miskin, seperti pengobatan gratis di Puskesmas maupun Polindes, serta mendapatkan fasilitas Jamkesmas di RS.n.ryn